Connect with us

Nasional

Ketua FPD Serahkan RUU Ormas kepada DPR RI

Published

on

Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono serahkan RUU Ormas kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Selasa (31/10/2017) siang

Jakarta-GeoSiar.com, Revisi UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 segera diberikan oleh Fraksi Partai Demokrat (FPD) kepada DPR RI pada Selasa (31/10) siang.

FPD menyerahkan draf revisi UU ormas dan naskah akademik Rancangan Undang-undang (RUU) Ormas lengkap dengan lampirannya langsung kepada pimpinan DPR.

Penyerahan draft RUU Ormas dan naskah akademik ini dilakukan oleh Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Dalam kesempatan ini, Ibas -panggilan Edhie Baskoro- didampingi Sekretaris Jenderal PD Hinca Panjaitan dan Sekretaris FPD Didik Mukrianto.

“Atas nama Fraksi Partai Demokrat sesuai mekanisme dan aturan UU MD3 kami serahkan beberapa berkas dan naskah akademik terkait usulan inisatif anggota Fraksi Partai Demokrat,” ujar Ibas.

Berkas dan lampiran itu sudah ditandatangani pimpinan FPD. Dia mengharapkan RUU Ormas usulan FPD segera diteruskan pimpinan DPR sesuai aturan yang berlaku.

“Sesuai komitmen dan konsistensi Partai Demokrat, kami ingin meneruskan ikhtiar politik kami yang intinya kami ingin UU tersebut diusulkan penyempurnaannya,” ujar anak bungsu Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyerahkan berkas.

Hinca menambahkan, pengusulan RUU itu merupakan konsistensi dan kerja politik dari partainya untuk menyempurnakan UU Ormas. Karena itu, PD menyampaikan draf revisi dan naskah akademik beserta lampiran-lampiran kepada DPR.

“Pagi dan siang kami sudah serahkan naskah akademis lengkap dengan lampirannya kepada pemerintah lewat kemendagri dan kemenkumham. Sore kami selesaikan dengan menyerahkan ke DPR,” katanya.

Sedangkan Agus Hermanto mengatakan alasan kehadirannya dalam menerima draf, naskah akademik dan lampiran RUU Ormas dari FPD tanpa didampingi pimpinan DPR dikarenakan pimpinan DPR lainnya sedang reses.

“Setelah kami terima pasti akan diproses sesuai aturan undang-undang. Barangkali tidak bisa besok atau lusa karena sedang reses,” tutup Agus. (jpnn/r1)