Connect with us

Nasional

Umur Dan Ketentuan UUD 1945 Alasan JK Tidak Ikuti Pilpres 2019

Published

on

Wapres Jusuf Kalla (Foto : Google)

Jakarta-GeoSiar.com, Wakil Presiden Jusuf menanggapi perihal keikutsertaannya dalam Pilpres 2019. Menurutnya dia tidak akan mengikuti pemilihan Pilpres 2019. Hal ini ditegaskan saat membuka Musyawarah Nasional Kedaulatan Bangsa Menuju Satu Abad Kemerdekaan 2045 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.

“Saya tidak akan maju lagi karena dua alasan, pertama karena umur dan kedua karena ketentuan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Jusuf Kalla dilansir dari Antara.

“Jadi jelas hanya dua kali. Di situ tidak ada kata berturut-turut, tapi dua kali. Jadi saya sudah dua kali. Kalau pun di situ ada kata berturut-turut, maka saya juga tidak akan maju lagi,” kata JK, disambut tepuk tangan hadirin.

Dalam acara tersebut, Pria kelahiran Watampone, Selawesi Selatan juga menceritakan keikutsertaannya dalam pemilihan-pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya.

Seperti diketahui, Jusuf Kalla ikut dalam Pilpres 2004 sebagai Cawapres SBY, kemudian ikut di Pilpres 2009 sebagai calon presiden berpasangan dengan Wiranto, dan terakhir dalam pilpres 2014 menjadi cawapres dari Jokowi.

“Saya ini juara Indonesia. Tiga kali ikut Pilpres dan dua kali menang satu kali kalah. Mana ada yang seperti saya,” kata JK, disambut tawa meriah hadirin.

Diusulkan Jadi Ketua Timses Jokowi Di Pilpres 2019

Sebelumnya Jusuf Kalla juga pernah diusulkan menjadi ketua tim sukses Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo yang berharap seluruh menteri kabinet kerja termasuk termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, ikut mensukseskan Presiden Joko Widodo untuk maju lagi dalam pemilihan presiden 2019.

“Termasuk Pak JK. Mungkin Pak JK tidak maju lagi, mungkin beliau akan siap menjadi ketua timsesnya, misalnya begitu,” kata Tjahjo usai rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

“Kalau saya pribadi, kalau bisa Pak JK ketua timsesnya. Saya pribadi lho ya. Bukan mengunci Pak JK (agar tak maju lagi), tidak,” ucap Tjahjo.

Namun pihak JK menolak halus permintaan itu karena khawatir berimbas negatif pada pemerintahan Jokowi-JK.

“Menurut saya tidak mungkinlah. Karena Pak JK harus tetap mem-‘back up’ tugas-tugas dari Pak Jokowi sampai akhir masa pemerintahannya, malah kalau Bapak masuk di situ tidak mengenakan bagi Pak Jokowi di mata publik,” kata juru bicara JK, Husain Abdullah, Rabu (30/8/2017).

Menurut Husain, Jusuf Kalla dan Jokowi pasti ingin melihat pemerintahan ini sukses. Jusuf kalla sebagai wakil Pak Jokowi tentu harus ‘in-charge’ bertugas untuk tetap membantu Pak Jokowi mensukseskan pemerintahannya.