Jakarta-GeoSiar.com, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menargetkan DKI harus mendapatkan laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017.
“Dapat tugas dari pak gubernur bahwa kita straight target besarnya mendapat WTP. Kita punya waktu sempit,”ujar Sandi di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/10/2017) dilansir dari Liputan6.com.
Menurut Sandi, predikat itu salah satu hal yang terpenting bagi Pemprov DKI Jakarta. Bahkan dia mengakui bahwa untuk mendapatkan opini tersebut sangat berat karena selama bertahun-tahun Pemprov DKI belum pernah mendapatkannya, termasuk pada pemerintahan sebelumnya, dibawah pimpinan Ahok-Djarot.
“Terus terang ini target yang cukup berat karena 4 tahun terakhir ini Jakarta WDP (Wajar dengan Pengecualian),” ungkap Sandi.
Untuk mencapai label itu, Pemprov DKI akan fokus dalam pencatatan aset. Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan semua rekomendasi dari BPK.
“Untuk aset sendiri, kita akan menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan Sandi, ternyata targetan Anis-Sandi dalam memulai program kerja di dalam kepengurusannya saat ini sangat berbeda dengan langkah yang diambil pemimpin DKI sebelumnya, Ahok-Djarot.
Ahok-Djarot menilai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukan menjadi tujuan dalam menerapkan pemerintahannya.
“Saya tidak ngejar itu WTP, tapi sebagian besar selalu hasilnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa 30 Mei 2017.
Menurut Djarot, DKI wajar mendapatkan predikat WDP karena DKI diselimuti oleh ragam permasalahan, khususnya persoalan utama yang terkait dengan aset.
“Karena ada banyak problem ya. Bukan hanya di Jakarta, salah satu masalah yang mendesak itu berkali-kali saya sampaikan adalah masalah aset,” tutupnya.
