Jakarta_GeoSiar.com, Ribuan dokumen dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta pada 1963-1966 dibuka ke publik, pada Selasa (17/10). Dalam dokumen itu terungkap AS mengetahui gerakan anti-Komunis di Indonesia. Dokumen AS tersebut juga menyudutkan NU dan Muhammadiyah yang disebut terlibat dalam pembersihan anggota PKI.
Menanggapi tudingan Dokumen AS itu, Ketua PBNU Imam Azis mengaku belum bisa mengomentari apa yang disebutkan dalam dokumen AS soal keterlibatan NU terhadap pembersihan anggota PKI. Ini karena ia belum membaca secara utuh. Namun, melihat pola umumnya, NU berada pada poros politik Nasakom-nya Soekarno.
“NU sangat dekat dengan Soekarno. Jika ada konflik dengan PKI, maka tidak sampai menjadi kekerasan, apalagi pembunuhan,” ujar Imam Azis Dilansir Republika.co.id, Jumat (20/10).
Menurut Imam, pasca peristiwa G30S situasi lapangan diarahkan menjadi konflik terbuka dan dibiarkan menjadi kekerasan. Hal yang paling mencolok ketika itu adalah diciptakan situasi saling curiga dan seolah semua orang terancam oleh gerakan PKI.
“Maka ada ungkapan ‘dibunuh atau membunuh’, semua orang terprovokasi dengan situasi itu,” jelasnya.
Sementara itu menjawab tudingan yang di arahkan kepada Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sontak membantah tudingan Kedubes AS mengenai dokumen tersebut. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, dalam sejarah Muhammadiyah tidak pernah terlibat dalam pembantaian anggota PKI.
“Dalam sejarah tidak pernah ada keterlibatan Muhammadiyah dalam pembunuhan anggota PKI. Muhammadiyah melakukan pembelaan terhadap serangan PKI,” kata Abdul Mu’ti.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa istilah pembantaian tidak tepat dan cenderung mendramatisir kekerasan waktu itu. Istilah tersebut tendesius dan menyiratkan PKI hanya sebagai korban. Apalagi menurutnya, fakta sejarah mengatakan PKI juga melakukan pembunuhan tokoh agama Islam termasuk pembunuhan ulama-ulama Muhammadiyah.
Mu’ti menambahkan perlu penelitian kebenaran dokumen tersebut. Ia menilai tidak semua dokumen AS tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu penjelasan mengenai dokumen tersebut, siapa yang menyampaikan, dimana, dan kapan. “Perlu dipertanyakan apa maksud dibukanya dokumen tersebut,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai seharusnya umat Islam dan bangsa Indonesia tidak menghabiskan energi untuk terus berdebat soal PKI. Di dalam Muhammadiyah, kata Mu’ti, pernyataan pribadi tidak bisa dikatakan sebagai sikap organisasi.
Seperti dikutip BBC, AS mengetahui ada pergerakan orang-orang untuk melakukan pembunuhan dalam gejolak politik tersebut. Sedikitnya 500 ribu orang tewas antara 1965-1966 menyusul gerakan pembersihan yang disebut dokumen melibatkan militer. BBC yang mengutip dokumen juga menyebut keterlibatan milisi Muslim dalam gerakan melawan Komunis.
