Connect with us

Nasional

TNI Akan Simpan Senjata Yang Sempat Ditahan Di Bandara Soetta

Published

on

Menkopolhukam memberi keterangan pers didampingi Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Pertahanan

Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI telah menyerahkan 280 senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40×46 mm yang dibeli Kepolisian Republik Indonesia. Senjata itu sebelumnya tertahan di gudang UNEX Area Kargo Bandara Soekarno Hatta.

Seperti yang dilansir dari Metrotvnews.com, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto mengatakan, penyerahan senjata dilakukan usai rapat koordinasi baik dari pihak TNI dan Polri. Kesepakatan itu juga diketahui Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopulhukam) Wiranto.

“Yang jelas kemarin ada datang senjata dan amunisi, senjatanya sudah bisa digunakan oleh Kepolisian,” kata Wuryanto saat ditemui di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa 10 Oktober 2017.

Tidak semua senjata yang ditahan telah di serahkan ke Kepolisisan. Senjata yang tidak sesuai untuk penggunaan paramililiter akan dititipkan sementara ke gudang senjata Mabes TNI. Wuryanto menegaskan, pemindahan tersebut merupakan bentuk penitipan hingga keluar regulasi baru terkait penggunaan senjata dan amunisi standar militer oleh Polri.

Sementara itu, Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail mengakui bahwa ratusan senjata dan ribuan amunisi yang didatangkan dari Bulgaria itu bakal digunakan di daerah-daerah operasi. Termasuk, pertempuran dalam kota.
“Jadi ini digunakan apabila kalau senjata itu digunakan di daerah-daerah operasi, pertempuran dalam kota,” kata Murad di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Sabtu 30 September 2017.

Mengenai polemik senjata ini, Kapolri Tito Karnavian mengklaimpihaknya dan  Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, telah sepakat bahwa hubungan Polri dan TNI jauh lebih penting. Polri dan TNI berharap hubungan mereka solid di semua lini.
“Saya sudah perintahkan jajaran Polri jangan terpengaruh dengan isu-isu ini. Jangan juga ada pihak ketiga yang goreng isu ini sehingga hubungan TNI dan Polri jadi terkorbankan. Ini akan merugikan bangsa dan rakyat,” kata Tito.