Medan-GeoSiar.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak setuju dengan isu yang menyebut pemerintah anti kritik. Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK justru sangat terbuka dan transparan dalam tata kelola pemerintahan.
Seperti yang dilansir dari Liputan6.com, Presiden Jokowi menurutnya sangat terbuka terhadap segala aspirasi masyarakat. Termasuk saran dan kritik boleh di arahkan kepada pemerintahan Jokowi, semua orang berhak tanpa terkecuali. Tegas politikus PDIP tersebut.
“Kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 E bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,” kata Tjahjo seperti dikutip dari laman pribadinya, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
“Yang tidak boleh dilakukan adalah fitnah dan menebar kebencian,” tambah Tjahjo.
Tjahjo Kumolo juga menyinggung keberadaan sindikat Saracen yang saat ini sedang di proses hukum. Menurutnya, dibekuknya sindikat Saracen bukanlah untuk mempersempit kebebasan pedapat. Apalagi ada indikasi Saracen terbukti menyebarkan fitnah dan hoax yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Untuk itu, Tjahjo menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian dalam proses pidana terhadap Saracen.
“Saracen adalah jaringan yang sangat terorganisasi, siapa pun boleh mengeluarkan pendapat dalam media sosial, asal tidak melakukan fitnah, penebaran kebencian dan adu domba. Biarkan kepolisian memproses hal tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan,” tandas Tjahjo.
Sebagai bangsa yang beradab, Tjahjo menyerukan agar masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban dalam menjaga persatuan bangsa. Tanpa ada fitnah dan adu domba.
